BALIKPAPANUPDATE – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Hj Ismiati juga mengajukan pertanyaan tentang contoh kasus dari peran PBB melalui UNCTAD terhadap kemajuan suatu negara dari pengembangan ekonomi kreatif. Pertanyaan dan usulan lainnya pun disampaikan oleh perwakilan provinsi lain di Indonesia, antara lain dari Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua. Head Trading System, Services and Creative Economy UNCTAD Ms Miho Shirotori menyatakan organisasinya berangggotakan 195 negara yang tergabung dalam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations.Dijelaskan, UNCTAD berdiri sejak 60 tahun lalu. Didirikan khusus untuk mendukung negara-negara berkembang. Jumlah organisasi ini terbesar dalam keanggotaan dibanding unit-unit organisasi PBB lainnya.
“Kami fokus kepada berbagai isu strategis yang tujuannya adalah untuk mendukung negara-negara berkembang menjajaki potensi ekonomi strategis, khususnya untuk perdagangan dan investasi,” ujar Miho Shirotori. Sebagai ujung tombak PBB dalam isu perdagangan, UNCTAD berperan sebagai advokat yang mendukung negara berkembang memajukan berbagai bidang kerja sama, khususnya dalam hal diversifikasi atau keberagaman kegiatan ekonomi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan negara-negara berkembang.
UNCTAD juga membantu berbagai aspek pembangunan dan perdagangan, seperti mendukung negara berkembang dalam negosiasi-negosiasi internasional. “Berbagai usulan dari APPSI akan menjadi masukan bagi UNCTAD untuk memberikan dukungan. Dengan senang hati,” ucap wanita asal Jepang itu.
UNCTAD siap memberikan edukasi terkait perdagangan dan lingkungan. Begitu pula terkait isu tarif atau hambatan tarif dan nontarif, serta akses market dalam berbagai komoditas, perdagangan jasa dan ekonomi kreatif, serta kebijakan terkait kompetisi dan perlindungan konsumen.Pejabat UNCTAD lainnya, yakni Marisa Henderson, Chief, Trade and Creative Economy dan Vincent Valentine, Staf Ahli UNCTAD mengatakan mereka sangat terbuka untuk melanjutkan kerja sama ekonomi kreatif dengan Indonesia. (ADV/Kominfo Kaltim)