BALIKPAPANUPDATE – Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menegaskan walaupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim terus meningkat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatas target, tapi perlu dipahami bahwa daerah tidak akan mampu membangun secara maksimal, kalau komposisi APBN dan APBD masih seperti sekarang ini.
“Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadi harapan kita untuk membangun Indonesia Timur dan khususnya Provinsi Kalimantan Timur,” kata Wagub Hadi Mulyadi usai upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXVII tahun 2023, di Halaman Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (29/4/2023) lalu.
Wagub Hadi Mulyadi menambahkan daerah-daerah yang pendapatan asli daerahnya dibawah 20 persen tentu tidak bisa membangun, dan Provinsi Kaltim yang PADnya 50 persen dari APBD tetap masih kurang, karena luas daerah.“Kita ajak semua harus bekerjasama baik itu swasta, pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bersama-sama membangun daerah,” tandasnya.
Wagub juga menyadari pembangunan Kaltim yang diselenggarakan bersama tidak akan pernah sempurna, karena luasnya Kalimantan Timur luar biasa sebab dana terbatas. Dia menambahkan, Kaltim luasnya sama dengan Pulau Jawa (enam provinsi) dan APBD mereka bila ditotalkan lebih dari Rp500 triliun, ditambah DAK-nya, bisa mencapai raturan triliun.
“Sementara APBD Kaltim walaupun kita telah berjuang terus meningkat Rp17,2 triliun, tapi nilainya juga belum cukup. Karena itu bupati dan wali kota kita ajak untuk terus berjuang bersama-sama membangun Kaltim,” ujarnya. Melihat realita tersebut, Wagub menegaskan mau tidak mau harus bersama-sama memastikan pemerintah pusat agar memberikan perhatian serius kepada Kaltim sebagai daerah yang memberikan devisa negara.
“Dan siapapun yang terpilih meminpin Kaltim nanti harus bisa melanjutkan pembangunan daerah yang telah dibuat. Pembangunan Kaltim harus berkelanjutan dan tidak boleh berhenti,” tegasnya. Hadi mengingatkan seluruh organisai perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltim terus meningkatkan kinerjanya. “Capaian program dan kinerja seluruh OPD harus dilanjutkan dan ditingkatkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” pintanya. (ADV/Kominfo Kaltim)