Muhammad Adam Jelaskan Pentingnya Perda Bantuan Hukum di RT 70 Perum Bukit Batuah

Loading

BALIKPAPANUPDATE – Derasnya hujan mengguyur Kota Balikpapan tak menyurutkan semangat dan antusias warga untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan penyebarluasan peraturan daerah (Perda) nomor 05 tahun 2019 tentang penyelenggaraan bantuan hukum oleh Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Ir. Muhammad Adam Sinte, M.T.

Puluhan warga dari RT 70, 52 dan 40 Perumahan Pesona Bukit Batuah, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara tampak memadati ruas jalan Blok Ai 13 pada minggu sore (26/2/23). Kehadiran Muhammad Adam Sinte ditengah konstituennya untuk menjelaskan tentang pentingnya Perda bantuan hukum terutama bagi warga tidak mampu, melalui perda tersebut diharapkan dapat menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum dalam memperoleh akses keadilan dan memastikan perda bantuan hukum manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Kaltim khususnya di Kota Balikpapan terutama bagi warga miskin atau tidak mampu yang tersangkut masalah hukum yang tidak mampu secara finansial dalam membayar pengacara pendamping.

Ada beberapa kriteria penerima bantuan hukum terhadap warga kita yang tersangkut masalah persoalan hukum baik itu pidana, perdata maupun perceraian dan ahli waris, yaitu warga tidak mampu yang dibuktikan melalui surat dari kelurahan setempat” Ujar Muhammad Adam Sinte.

Dirinya menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim berkomitmen memberikan bantuan tidak dalam bentuk uang tunai melainkan menyiapkan bantuan hukum seperti jasa advokat, pengacara, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Dosen fakultas hukum, mahasiswa hukum dan para legal atau orang yang paham tentang hukum yang terdaftar di Biro Hukum Provinsi Kaltim. Pemerintah menggunakan APBD provinsi untuk memberikan bantuan hukum baik itu kasus pidana,perdata maupun tata usaha Negara kepada warga tidak mampu dan ini telah disahkan pada bulan November 2022 untuk direalisasikan ditahun 2023.

“Pemberian bantuan hukum itu dimulai ketika konsultasi sampai dengan putusan inkrah, mulai dari pendampingan di pengadilan negeri, mahkamah agung, dan kasasi. Tapi boleh juga di mediasi oleh kantor pengacara LBH dan tidak sampai di proses peradilan. Karena bantuan ini juga diperuntukan bagi warga yang ingin mendapatkan informasi tentang hukum dan kepastian hukum sehingga perlu dilakukan pendampingan”, Tutur Muhammad Adam.

Muhammad Adam berharap melalui sosialisasi penyelenggaraan bantuan hukum ini informasinya dapat secara luas diterima masyarakat Balikpapan “Bapak ibu yang punya keluarga di 10 kabupaten kota Kaltim yang mempunyai persoalan hukum dan layak untuk didampingi silahkan daftarkan diri ke kantor pengacara yang telah pemprov Kaltim rekomendasikan, informasinya dapat dilihat di kantor kelurahan”, Ujar Adam Sinte. (dedy/bu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!