Bima Arya: Pembangunan IKN Diharapkan Menguntungkan Seluruh Kalimantan

Loading

BALIKPAPANUPDATE – Pemerintah Kota Balikpapan sambut kehadiran para Wali Kota peserta kegiatan Outlook Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tahun 2022, Sabtu (17/12/2022). Kegiatan dibuka di atas Kapal Tongkang HL 270.

Kegiatan ini dihadiri Staf Ahli Mendagri, Togap Simangunsong; Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor; Pangdam VI Mulawarman, Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya Sugiarto; Direktur Eksekutif Apeksi, Alwis Rustam; serta para Wali Kota anggota Apeksi.

Kegiatan dimulai pukul 16.30 Wita dibuka dengan tarian Mahligai dan ditandai dengan mulai berlayarnya kapal yang sebelumnya sandar di Pelabuhan Semayang Balikpapan.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya Sugiarto menyampaikan, bahwa kehadiran para Wali Kota di atas kapal yang mengarah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, maka dipastikan bahwa Wali Kota se Indonesia mendukung pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Ini artinya, seluruh Wali Kota siap untuk menjemput pusat baru peradaban nusantara di Kalimantan Timur. “Tapi Apeksi, seluruh wali kota insyaallah mendukung IKN dengan catatan, pembangunan IKN juga menguntungkan seluruh Kalimantan. Sembilan Wali Kota harus dapat berkahnya juga,” ungkap Bima Arya saat menyampaikan pidato akhir tahun Ketua Dewan Pengurus APEKSI.

Terbangunnya IKN jadi simbol kota modern berkelanjutan yang menginspirasi 98 kota di seluruh Indonesia. “IKN juga harus mau dan mampu untuk belajar dari tanda kutip, kegagalan Jakarta dan sekitarnya dalam membangun mega cities yang terintegrasi dan ramah lingkungan,” tegasnya.

Ia juga menyatakan Apeksi mendukung IKN dengan catatan semua didengar, dilibatkan. Tak hanya Wali Kota, tapi juga warga maupun komunitas anak-anak muda.   “Karena kalau bicara 2045, saat itu anak-anak muda yang akan memegang amanah untuk mengendalikan negara kita tercinta. Jadi kita titipkan ibukota ini kepada anak-anak muda nanti,” ungkapnya.

Adapun Pemerintah Kota, mengacu undang-undang pemerintahan daerah, jelas patuh atau ikut keputusan pemerintah pusat. “Kita dengar, kita jalankan dan kita taati,” tuturnya.

Pemerintah Kota menjadi bagian dari pemerintah pusat. Sehingga kebijakan pemerintah pusat akan terus dikawal. Namun Wali Kota yang dipilih rakyat memegang amanat dan mandat dari rakyat. Sehingga aspirasi 98 wali kota, jika berkaca ke belakang ada banyak catatan.

“Kita tentu siap mengawal program prioritas pemerintah. Pertama terkait persoalan honorer yang harus selesai. Lalu banyak persoalan lainnya yang harus kita kawal. Tentu kita tidak mau pemerintah pusat  menutup mata terhadap berbagai catatan yang ada di lapangan,” ungkapnya.

Ia pun mengajak para anggota Apeksi menyuarakan kepada pemerintah pusat, memasuki tahun politik ini, agar tetap konsisten dan membumikan gagasan presiden dalam aturan-aturan teknis. Ia berharap seluruh pihak di pusat tetap mendukung dan konsentrasi agar tak berdampak ke daerah. “Ini karena kami mengemban amanat rakyat. Warga tentu mengharapkan agar yang terbaik bagi mereka bisa dipenuhi kita semua,” tandasnya.

Ia pun, pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya kepada Dewan Eksekutif Apeksi, Alwis Rustam yang mengagas pertemuan istri-istri anggota Apeksi. “Terimakasih kasih atas kebersamaannya. Tahun depan, mungkin tidak semua dari kita akan kembali berkumpul. Namun siapapun yang ditunjuk nantinya bisa tetap melanjutkan apa yang diperjuangkan bersama,” tandasnya. (diskominfo/cha/mgm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!