Gelar Reses, Aminuddin Tampung Aspirasi Warga Terkait PPDB, Kelangkaan Minyak Goreng, Usulan Musrembang dan Normalisasi Sungai Ampal

Loading

Terkait masalah harga jual minyak goreng yang dikeluhkan warga, Dinas Perdagangan akan memberikan minyak goreng curah bagi warga kurang mampu dalam waktu dekat ini dan kualitas minyak goreng curah ini sama dengan pasaran bedanya disediakan tanpa kemasan artinya warga yang ingin membeli harus membawa wadah sendiri dari rumah “jadi warga jangan takut minyak curah bukan berarti jelek Cuma kemasannya dihilangkan untuk menekan biaya produksi. Kalo beli minyak goreng curah bawa tempat”, Terang Safaruddin.

Menanggapi hal ini Aminuddin menjelaskan masalah minyak goreng bisa dikatakan tsunami darat karena Indonesia merupakan Negara paling luas sawitnya justru memiliki kelangkaan ketersediaan minyak goreng dan pemerintah kota melalui dinas perdagangan dapat segera mengatasi persoalan tersebut terutama menjelang bulan Ramadan beberapa hari kedepan “tentu harapan kita dengan kelangkaan ini pemerintah kota mengambil langkah untuk mengupayakan kelangkaan bisa teratasi terutama masalah harga yang cukup melejit dan itu dirasakan warga terlalu berat, pemkot bisa melakukan sidak di lapangan , memberikam subsidi agar eceran tidak terlalu tinggi terutama menjelang bulan suci Ramadan”, jelas politisi Partai gerindra ini.

Aspirasi berikutnya datang dari Mahfud RT 38 kelurahan karang rejo terkait musrembang tingkat kelurahan yang usulannya seringkali tidak direalisasikan dan tidak hadirnya anggota dewan setiap kegiatan musrembang dan masalah bantuan banjir dan rumah longsor apakah mendapatkan penanganan langsung dari pemerintah perda atau perwali “Apakah bisa semua usulan ditampung dan nanti diberikan peninjauan kembali atau validasi skala prioritas apakah berdasarkan tingkat resiko mulai dari ringan sedang dan berat dan Terkait fasilitas umum dan rumah warga yang mengalami kebanjiran atau longsor apakah ada perda atau perwali yang mengatur untuk mendapatkan bantuan material atau semacamnya untuk meringankan beban masyarakat yang terkena musibah”, Ujar Mahfud.

Jufrizal dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan menerangkan untuk regulasi masalah bencana alam ini sudah ada perwalinya bahwa memang sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait penanganan fasum yang berada di jalan yang mengalami musibah tersebut dan ada rumah yang longsor menimpa rumah sebelahnya “itu dari awal pembangunan jika terjadi longsor ada izin pembangunannya pemerintah akan memberikan penanganan tidak semua diganti karena pemerintah hanya memberikan bantuan”, Terang Jufrizal.

Mengenai musrembang tingkat kelurahan yang aspirasinya seringkali tidak terealisasi, Aminuddin menjelaskan Usulan ini dari warga melalui ketua RT yang disampaikan melalui musrembang tingkat kelurahan dalam prosesnya di musrembang tingkat kota terkadang usulan tersebut ada yang terealisasi cepat maupun lambat bahkan adapula yang menyusut dari 10 usulan menjadi 5 ini suatu kekecewaaan mungkin persoalannya adanya kriteria yang tidak dipenuhi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!