Gelar Reses, Aminuddin Tampung Aspirasi Warga Terkait PPDB, Kelangkaan Minyak Goreng, Usulan Musrembang dan Normalisasi Sungai Ampal

Loading

BALIKPAPANUPDATE – Anggota DPRD Kota Balikpapan H. Aminuddin, S.H dari partai Gerakan Indonesia Raya menemui konstituennya di daerah pemilihan Balikpapan Tengah dalam kegiatan reses bertempat di kantor DPC Gerindra jl Beller kelurahan gunung sari ulu pada selasa malam (29/3/22).

Dalam kegiatan reses ini Aminuddin menghadirkan 3 narasumber dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Jufrizal, Dinas Pendidikan Nur Alamsyah dan Dinas Perdagangan Safaruddin. Berbagai aspirasi disampaikan oleh warga yang sebagian besar dari kelurahan karang rejo, karang jati, sumber rejo dan mekar sari diantaranya terkait sistem zonasi PPDB (penerimaan peserta didik Baru), masalah minyak goreng langka, normalisasi sungai ampal dan usulan musrembang.

Salah satunya dari warga RT 4 kelurahan karang rejo menyampaikan perihal penerimaan siswa baru wilayah karang rejo yang memiliki zonasi di SMP 22, SMP 3 dan SMP 6, dirinya mempertanyakan adanya aturan radius antara sekolah dan rumah sekitar 300 Meter yang dinilai memberatkan warga karang rejo karena terlalu jauh dari sekolah melebihi radius yang ditentukan pemerintah pusat “lah terus gimana ceritanya pak RT 2 , RT 3 dan RT 4 itu mesti dapat di SMP 22, ujung-ujungnya kan ke swasta pak?”, Tanya Sari warga RT 4 karang rejo.

Nur Alamsyah dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan langsung menjawab pertanyaan sari mengenai PPDB yang sebenarnya telah diatur ketentuannya dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan RI termasuk perihal radius yang dipermasalahkan warga “Dasar kita untuk PPDB itu ditentukan dari pusat jadi juknis itu dari menteri pendidikan, untuk radius tiap kota di Indonesia berbeda termasuk di Kota Balikpapan”,Ujar Nur Alamsyah.

Aminuddin menambahkan fenomena PPDB ini seringkali terjadi setiap tahun dan belum ada penyelesainnya, dirinya menilai pergantian menteri setiap 5 tahun sekali membuat permasalahan pendidikan di Indonesia semakin rumit “setiap pergantian presiden otomatis terjadi pergantian menteri pendidikan, bahkan dalam perjalanannya bisa diganti (reshuffle) bahwa selama ini masalah pendidikan kita semakin semrawut”, Tutur Aminuddin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!