BALIKPAPANUPDATE – Perwakilan Kedutaan Negara Kanada untuk Indonesia dan Global Green Growth Institute (GGGI) Indonesia Marcel Silvius beserta rombongan melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur untuk mengeksplorasi kawasan hutan mangrove demi terwujudnya program pengurangan emisi karbon dan perbaikan di lingkungan di Kaltim, kedatangannya disambut hangat oleh Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi bersama dengan Kepala Dewan Daerah Perubahan Iklim Kaltim Daddy Ruhiyat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim Ence Ahmad Rafiddin Rizal, beserta Perwakilan Bappeda Kaltim, Dinas Kehutanan Kaltim, Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim serta Kepala DLH Balikpapan Sudirman Djayaleksana bertempat di Hotel Novotel Balikpapan pada Minggu Malam (6/2/22).
Marcel Silvius mengatakan tujuannya datang ke Kaltim untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam merestorasi hutan bakau dan meningkatkan perekonomian di kaltim khususnya. Dirinya bersama rombongan akan meninjau langsung kawasan hutan bakau di Kota Balikpapan dan Penajam Paser Utara.
“Jadi kami harap memang bisa bantu untuk menentukan kerjasama antara kanada dengan pemerintah Indonesia, kemungkinan untuk membuat kerjasama antara semua pihak masyarakat, swasta kecil, swasta besar dan pemerintah dalam hal pembangunan dan restorasi hutan bakau di kaltim namun kami akan singgah untuk melihat beberapa contoh restorasi hutan bakau oleh masyarakat dan kami harap bisa dapat banyak ide dari situ”, Ujar Marcel Silvius yang fasih berbahasa Indonesia ini.
Dalam sambutannya Plt Sekdaprov Kaltim Riza Indra Riadi mengucapkan terima kasih atas kepedulian Dewan daerah Perubahan iklim dalam membantu kaltim merumuskan program yang berkaitan dengan pengurangan emisi gas karbon di Kaltim sehingga sampai saat ini sudah dalam pelaksanaan “merupakan satu-satunya juga di Indonesia provinsi yang sudah menerapkan FCPF dari 6 provinsi yang ada di Indonesia”, Ujarnya.
Riza juga menyampaikan selamat datang terhadap kunjungan rombongan kedubes Kanada ke Kaltim dan menegaskan bahwa nanti melalui jalan tol ke titik Nol IKN hanya memakan waktu setengan jam saja “Atas nama pemerintah provinsi kaltim mengucapkan selamat datang di ibukota Negara baru yaitu nusantara”, Terangnya.
Ia mengatakan kaltim dalam fase implementasi dari program emisi gas rumah kaca melalui skema FCPF-CF (Forest Carbon Partnership Facility- Carbon Fund) yang menargetkan penurunan emisi sebesar 25 persen dari baseline 28 juta ton CO2e, salah satu aksi mitigasi yang dilakukan adalah melindungi kawasan berhutan termasuk mangrove yang menjadi fokus dari perwakilan kedutaan kanada dalam kunjungannya ke Kaltim ini.
“Di Kaltim emisi dari mangrove hanya sebesar 2,5 % dari baseline, dari juli 2019 hingga desember 2020 sudah diperoleh penurunan emisi gasnya sebesar 25 juta ton CO2e”, Ujar Riza.
Disebutkan Kaltim memiliki kawasan mangrove seluas 291 Hektar dengan 111 ribu hektare atau 38 persen masih bervegetasi mangrove dan tersebar di pesisir timur provinsi kaltim dari kabupaten Paser, PPU, Balikpapan , Kukar, Samarinda, Bontang dan Berau “Rehabilitasi mangrove di Kaltim ditargetkan seluas 27 ribu hectare dari 6.030 Juta yang dicanangkan oleh presiden Joko widodo pada beberapa waktu yang lalu”, jelasnya.
Riza menjelaskan dalam periode 4 tahun dari 2021 hingga 2024 mendatang, rincian rehabilitasinya tahun 2021 seluas 6.634 Hektar, tahun 2022 direncanakan seluas 6.870 hektar , tahun 2023 dan 2024 jumlahnya sama yakni seluas 6.870 hektar “penanaman mangrove telah dilakukan Dinas Kelautan dan perikanan Prov kaltim pada tahun 2010-2018 menunjukkan bahwa luas ekosistem mangrove di Kaltim mencapai 24.437 Hektare dengan kondisi kerapatan jarang 33.275 hektar atau 13 persen, Kerapatan sedang 39 ribu hektar dan kerapatan yang rapat 171 Hektar”, Terangnya.
Riza mengatakan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI merencanakan membangun persemayam modern di mangrove center di delta Mahakam dirancang dengan luas 25 hektar dengan kapasitas bibit mangrove sebesar 10 juta bibit mangrove per tahunnya “Diperkirakan akan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 120 ribu HOK (Hari orang Kerja) pertahun”, Ujarnya.
Menurutnya cara lain untuk pengurangan penghilangan mangrove adalah memperkuat petani tambak untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan ekonomi alternative seperti pengembangan pemanfaatan hasil vegetasi mangrove serta pengembangan ekowisata didaerah mangrove “provinsi kaltim telah memiliki perda tentang zona wilayah pesisir dan pulau kecil untuk periode 2021-2041 yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan pesisir dan pulau kecil yang bersih dan aman”, Tambahnya.
Riza Indra Riadi berharap kepada perwakilan kedutaan kanada untuk dapat secara khusus menangani hutan mangrove agar pengurangan emisi karbon dan perbaikan lingkungan di kaltim dapat segera terwujud “dimana mereka konsentrasi terhadap pemberdayaan masyarakat dibidang mangrove bagaimana tambaknya berwawasan lingkungan dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan penanaman mangrove”, Tutupnya. (dedy/bu)