BALIKPAPANUPDATE – Demi mewujudkan Percepatan pembangunan di Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kaltim bersama Perangkat Daerah (PD) menggelar diskusi melalui Forum Konsultasi Publik dalam rangka membahas penyusunan Rancangan awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur 2023 di Novotel Balikpapan, pada Rabu (26/1/22).
Konsultasi Publik tersebut merupakan agenda penting dalam setiap tahap proses perencanaan, merupakan salah satu pendekatan perencanaan partisipatif, guna menjaring aspirasi pemangku kepentingan berupa masukan dan saran dari seluruh unsur pemangku kepentingan.
Dalam sambutan Gubernur Kaltim, Isran Noor yang dibacakan Sekdaprov Kaltim, Muhammad Sa’bani menyampaikan, dinamika pembangunan beberapa tahun terakhir cukup dinamis. Banyak hal yang mempengaruhi kemajuan dan halangan yang terjadi. Bukan saja karena pandemi covid 19, tapi adanya beberapa faktor lain, seperti perang dagang pada dunia internasional, penyesuaian kebijakan ekonomi hijau dan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat seperti ekspor batubara.
“Arah kebijakan ekonomi pada tahun 2023, kita akan meningkatkan iklim investasi daerah, meningkatkan kualitas belanja daerah, mengoptimalkan belanja konsumsi rumah tangga dan meningkatkan surplus perdagangan antar wilayah. Beberapa peluang perekonomian pada tahun 2023 yang dapat kita manfaatkan dan kembangkan diantaranya berlanjutnya pembangunan IKN, peningkatan kapasitas kilang minyak, meningkatnya kinerja sektor batubara, beroperasinya sumur migas baru, serta terbitnya UU Cipta Kerja,”Ucap Sa’bani
Lanjut Sa’bani, tantangan dan peluang pembangunan Kalimantan Timur menurutnya di masa depan semakin berat dan kompetitif. Terlebih telah disahkannya Undang-Undang IKN. Untuk itu diharapkan pembangunan IKN baru, akan menjadi lokomotif baru bagi pemerataan pembangunan di Indonesia.
“Berbagai tantangan dan peluang pembangunan di wilayah Provinsi Kaltim akan bisa berhasil dan tercapai sesuai target, melalui sinergi pembangunan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan seluruh komponen pemangku kepentingan pembangunan yang berada di Kaltim. Karenanya kita harus terus memperhatikan berbagai permasalahan sosial ekonomi yang kita hadapi saat ini, perlu diselesaikan melalui kerjasama yang kuat dari berbagai pihak,” katanya. (dk/ku)