Muhammad Adam Gelar Sosper Tentang Pengarusutamaan Gender di Klandasan Ulu

BAGIKAN
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BALIKPAPANUPDATE – Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Ir. Muhammad Adam menegaskan perempuan memiliki hak dalam pembangunan daerah dan dijamin oleh Pemerintah. Tidak hanya mengurusi rumah tangga tetapi juga memiliki hak dan peranan baik sektor Pemerintah bahkan politik.

Hal itu disampaikan legislator fraksi Hanura saat menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 02 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah, Rabu sore (17/11/21) bertempat di kediamannya jalan Meratus Baru RT 44 kelurahan klandasan ulu Balikpapan Kota.

Kegiatan sosper tersebut dihadiri sedikitnya 80 lebih warga dari komunitas HCoB ( Hijabers Community of Balikpapan) dan RT 44 Klandasan ulu. Didepan konstituennya Muhammad Adam menjelaskan pentingnya Pengarusutamaan Gender dapat memberikan kesempatan kepada kaum perempuan di Kaltim untuk ikut serta dalam proses pembangunan ”Jadi kepada semua OPD (organisasi Perangkat daerah) diberi ruang seluas-luasnya untuk menyertakan perempuan dalam menyusun program-programnya sehingga peran serta perempuan dalam berkeadilan setara dengan laki-laki” ujarnya.

Muhammad Adam menilai persamaan gender memang menjadi sebuah keharusan mengacu pada instruksi presiden  tentang kesetaraan gender mulai dari kegiatan sosial, swasta hingga pemerintahan termasuk juga dalam bidang politik, dirinya menyesalkan dalam undang-undang mensyaratkan bahwa peran serta perempuan dalam partai politik hanya 30 persen, padahal  seharusnya bisa lebih dari itu  “Bahkan ada undang-undang yang memaksa kepada partai politik supaya diberlakukan seperti kesempatan 30 persen , bagi saya itu sebenarnya pelecehan . masa dari 270 juta penduduk Indonesia, hanya 30 persen perempuan masuk dalam partai politik, seharunya tidak perlu dibatasi itu”, Ucapnya.

Melalui perda Pengarusutamaan Gender ini diharapkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Kaltim untuk diwajibkan menyusun dan membuat program kerja dan anggaran terkait hal-hal yang menyertakan peran serta perempuan dalam proses kepemimpinan dipemerintahan Karena selama ini peran serta perempuan masih terbilang minim dibandingan laki-laki “Sehingga jika ada SKPD tidak melibatkan atau membuat program lebih banyak perempuan maka itu bisa dikenakan sanksi”, Terang Adam.

Muhammad Adam mencontohkan peran serta perempuan dalam pembangunan dapat berupa berbagai hal termasuk membuat program kegiatan di masyarakat “Momen ini menjadi tepat karena kegiatan ini dihadiri juga organisasi HCOB yang mayoritas Anggotanya perempuan. Saya dalam penyebarluasan sosialisasi perda ini ibu-ibu diberi peran serta untuk dapat membuat program kegiatan untuk terlibat dalam proses pembangunan daerah”, Terangnya.

Muhammad Adam menyambut baik keinginan komunitas HCoB yang didominasi kaum perempuan untuk berpatisipasi peduli terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, untuk itu dirinya meminta HCoB untuk dapat bekerjasama dengan DinasKependudukan, Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak (DKP3A) Daerah Provinsi  Kaltim agar saling bersinergi membuat program kerja bersama “kira-kira apa yang bisa dilakukan HCoB dalam rangka membantu pemerintah provinsi dalam hal ini berkolaborasi bersinergi seperti kegiatan sosialisasi, bahwa HCoB siap berpatisipasi khususnya di Balikpapan dalam rangka membantu pemerintah bagaimana menangani persoalan anak jalanan sehingga adanya Peraturan Daerah ini membuat kaum perempuan setara dengan laki-laki, termasuk dalam pembangunan seperti akademisi, pemerintahan dan politik,” tegas Muhammad Adam.

Dengan adanya perda Pengarusutamaan Gender (PUG) diharapkan kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud dalam pembangunan daerah, selain itu menjadi acuan bagi semua pihak baik pemerintah provinsi, kota maupun swasta di Kalimantan Timur dalam menyusun strategi pengintegrasian gender.(gt/bu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *