DPRD Kota Balikpapan Tetapkan Perda Pelayanan Kepemudaan, Organisasi Pemuda Dibatasi Usia 16-30 Tahun

BAGIKAN
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BALIKPAPANUPDATE – DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna Ke-42 Masa Sidang III Tahun 2021 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap jawaban Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kepemudaan dan Penandatanganan berita acara persetujuan bersama bertempat di ruang rapat gabungan pada senin siang (1/11/21)

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh, S.Sos didampingi oleh Wakil Ketua Sabaruddin Panrecalle, Budiono dan Subari serta Sekwan Irfan Taufik dan 35 anggota dewan yang hadir, sedangkan Wali Kota Balikpapan Diwakilkan oleh Sekda Sayid MN Fadly melalui video conference.

6 Fraksi menyampaikan pandangan terakhirnya, dimulai dari pandangan fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh Doris Eko Rian Desyanto yang mengatakan Fraksi Golkar berharap setelah disahkan perda tentang pelayanan kepemudaan, pemkot Balikpapan diminta untuk memperhatikan pemberdayaan, kepemimpinan dan kewirausahaan serta kepeloporan pemuda “Fraksi Partai golongan karya  menilai apabila rancangan perda tersebut disahkan  maka pemkot Balikpapan harus memiliki dasar hukum dan acuan yang jelas dalam proses pemberdayaan dan potensi pemuda disegala bidang termasuk menjadi agen perubahan”, Ujar Doris.

Fraksi PDI Perjuangan Include PKB dibacakan oleh Muhammad Najib berpendapat bahwa eksistensi pemuda dalam kehidupan sosial kemasyarakatan tak sekedar diukur melalui pelatihan formal tapi juga perlu perhatian pemerintah dalam pelayanan kepemudaan yaitu pemkot harus melaksanakan penyadaran , pemberdayaan dan pengembangan  potensi kepemimpinan , kewirausahaan, teknologi dan informasi serta kepeloporan pemuda dalam aspek kehidupan bermasyarakat  berbangsa dan bernegara “Fraksi kami berpendapat masalah pelik yang dihadapi kota adalah pengangguran yang didominasi para pemuda apalagi ditengan kondisi pandemi covid-19  oleh karena itu konsep kepemudaan sangat dibutuhkan  lebih dalam beberapa tahun kedepan kita menghadapi lonjakan  penduduk terutama di usia produktif”, Ungkap Najib.

Fraksi Partai Gerindra Dibacakan oleh Aminuddin berpendapat bahwa perda tentang pelayanan kepemudaan harus segera diselesaikan  pembahasannya karena  fraksi gerindra memandang perda ini adalah salah satu instrument strategis untuk mendorong pembangunan kepemudaan  di kota Balikpapan “Mengacu pada undang-undang no 40 tahun 2009 tentang kepemudaan , dalam pasalnya telah mengatur tentang definisi pemuda yang berusia 16 sampai 30 tahun  maka fraksi gerindra berpendapat pengaturan batasan usia adalah suatu keniscayaan dalam suatu organisasi pemuda dan mampu memberikan penyegaran”, Terang Aminuddin.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dibacakan oleh Syukri Wahid mengatakan Peraturan Menteri Olahraga RI no 5 tahun 2020 mengamanatkan tentang pelimpahan sebagian urusan kepemudaan dan olahraga kepada gubernur  sebagai wakil pemerintah pusat, hal ini membuat raperda tentang kepemudaan menjadi penting untuk segera disahkan agar dapat memberikan payung hukum bagi pengembangan pemberdayaan pemuda khususnya dan peran pemerintah sebagai fasilitator “Fraksi PKS menyetujui dan menerima raperda tentang kepemudaan untuk disahkan menjadi  Perda”, Jelas Syukri Wahid.

Fraksi Partai Demokrat dibacakan oleh Asrori mengatakan sangat setuju raperda kepemudaan ini disahkan dengan harapan pembangunan kepemudaan dapat menumbuhkan patriotisme dinamika budaya dan sportivitas dilakukan dalam bela Negara untuk memperoleh peluang kerja sesuai kemampuan yang dimiliki termasuk pemberian bantuan sosial harus diperhatikan yang memenuhi syarat diantaranya sudah berdiri selama 3 tahun, dana hibah yang dipakai harus sesuai pemendagri no 32 tahun 2011 “Dalam mewujudkan hal tersebut fraksi kami berharap usia organisasi kepemudaan sejalan dengan usia aturan pemerintah pusat yaitu 16-30 tahun dan meminta organisasi yang terdaftar di kesbangpol harus selektif dan sesuai aturan misalnya ada ADART dan kantor sekretariatan yang dilengkapi alamat domisili agar tidak tumpang tindih dalam tugas pokok maupun keanggotannya sehingga tujuannya dapat tercapai agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat”, terang Asrori.

Fraksi Gabungan dibacakan oleh Simon Sulean menjelaskan perda pelayanan kepemudaan akan menjadi payung hukum dalam melaksanakan pembinaan serta kebijakan pemerintah dalam kepemudaan “Pemuda berada dalam garda terdepan dalam menjaga pancasila sebagai ideology Negara, pemuda menjadi pelopor sebagai tegaknya NKRI, Pemuda menjadi pelopor dalam memberantas narkoba yang menjadi penyakit kronis pada generasi muda, serta memperkokoh kesatuan bangsa dan meningkatkan ekonomi bangsa”, Ucap Simon Sulean.

Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh mengatakan penetapan Peraturan daerah tentang pelayanan kepemudaan ini merupakan tahapan terakhir dari serangkaian tahapan yang sempat alami penundaan selama 3 tahun sejak 16 Oktober 2018 silam “pada akhirnya Wali Kota Balikpapan bersama DPRD dan Stakeholder menyepakati untuk segera ditetapkan perda agar Pemerintah dalam mengemban amanah undang-undang dan melaksanakan pembangunan pemuda di Kota Balikpapan ada kepastian hukum sehingga bisa dilaksanakan secara terbuka dan transparan sesuai undang-undang yang berlaku”, Ujar Abdulloh usai rapat paripurna. (dy/bu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *