DPRD Balikpapan Gelar Rapat Pansus Terkait Penyerahan Sertifikat Fasum-Fasos Milik Sinar Mas Kepada BPKAD

BAGIKAN
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BALIKPAPANUPDATE – DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Panitia Khusus (Pansus) dengan BPKAD, Disperkim, DPMPT, Pembangunan dan Pengembang Sinar Mas Wisesa (SMW) terkait serah terima prasarana, sarana dan utilitas perumahan bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Balikpapan pada senin pagi (1/11/21).

Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus Aset,  H. Haris didamping anggota dewan lainnya seperti Muhammad Taqwa, Mieke Henny, Simon Sulean, Puryadi, Danang Eko Susanto dan Syarifuddin Oddang.

Ketua Pansus Aset H. Haris mengatakan masih ada beberapa surat sertifikat tanah dari pihak pengembang Sinar Mas Wisesa yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Balikpapan melalui BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) untuk memenuhi persyaratan sesuai perda tentang pengaturan aset dari 100 persen lahan yang dipergunakan untuk membangun perumahan komersil sebesar 40 persen harus digunakan untuk fasilitas sosial dan Fasilitas Umum (Fasos-Fasum) sementara pengembang hanya boleh menjual 60 persennya saja.

Hasil dari rapat, Pengembang Sinar Mas Wisesa mengaku telah menyerahkan PSU atau penyerahan berupa tanah dengan bangunan/tanpa bangunan kepada Pemerintah Daerah untuk dijadikan aset di 2 lokasi yaitu Balikpapan Baru dan Balikpapan Permai “informasi dari Disperkim yang di Balikpapan baru sudah semua diserahkan, pertanyaan kami dari pansus apakah saat penyerahan sudah menyerahkan surat-surat yaitu berbentuk sertifikat, Nah kalo dari BPKAD sudah ada pencatatan yang di BP sudah diterima sertifikatnya yang di Balikpapan Baru sudah ada namun baru sebagian”, Ujar Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, H. Haris usai rapat Pansus.

Dirinya sangat menyayangkan apabila pihak pengembang belum menyerahkan sertifikat sesuai komitmen, padahal dalam pertemuan pertama beberapa hari lalu pihak pengembang mengaku telah menyerahkan ke BPKAD namun masih dalam pemeriksaan terkait isi dari sertifikat tersebut, hal demikian tentunya yang menjadi perhatian pansus untuk mengembalikan aset daerah “Kemarin dibilang sudah diserahkan pada pertemuan pertama ternyata belum diserahkan nah itu yang kami tekankan tadi pada BPKAD, jadi bukan hanya dicatat namun pembuktian secara sertifikat. kita tunggu itu aja, Nantinya selanjutnya kita melihat sertifikat yang udah mereka serahkan sudah sesuai gak kewajiban dia, sesuai aturan 60-40 kekurangan yah dia wajib memberikan yang kekurangan itu baik yang di Balikpapan Baru maupun di Balikpapan Permai”, Pungkasnya.

Ada beberapa Fasum dan Fasos yang menjadi tanggung jawab pengembang untuk diserahkan kepada pemerintah daerah namum belum bersertifikat, hal tersebut dapat menyulitkan pemerintah saat akan melakukan perbaikan karena statusnya masih milik pengembang seperti Jalanan, drainase, Penerangan Jalan Umum, Ruang Terbuka Hijau, dan Bendali “Ada 9 bendali yang dibuat yang satunya itu hanya berbentuk perumahan Amsterdam seluas 1,4 Hektar, itukan Cuma lahan dia wajib membuka bozem”, Terangnya.

Melalui rapat pansus dirinya juga menanyakan kepada pihak pengembang terkait keresahan warga sekitar seperti adanya pembangunan klinik dan perkantoran di kawasan Perumahan, adanya pembangunan gedung pemasaran Sinar Mas Wisesa diganti menjadi perkantoran serta temuan pembangunan ruko diatas tanah yang melanggar Perda Ruang Terbuka Hijau “lalinnya ada gak izinmu apa, kalo izin site plan pertama komersial harus kamu ikutin aturan yang ada harus mendirikan IMB lalinnya, kalau tidak ada kamu melanggar kenapa kok pembiaran aja pemerintah kota,karena  kita bicara masalah aset, kenapa taman kami dijadikan bangunan paling bisa kami lakukan ketegasan harus dibongkar dan dikembalikan, trotoar bagi pejalan kaki harus dikembalikan fungsinya kan seperti itu yah, kita lihat nanti apakah mereka dapat temuan atau tidak dalam penyerahan sertifikatnya.”, tegas haris. (dy/bu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *