DPRD Balikpapan Paripurna Pengesahan RPJMD 2021-2026 dan Pembahasan R-APBD Tahun 2022

BAGIKAN
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BALIKPAPANUPDATE – DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna dengan 2 agenda yaitu Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap raperda tentang Rencana Pembangunan Jarak Menengah Daerah (RPJMD)  tahun 2021-2026 serta Penyampaian nota penjelasan wali kota Balikpapan terhadap raperda tentang APBD tahun 2022 bertempat diruang rapat gabungan pada senin pagi (25/10/21).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, S.Sos didampingi Wakil Ketua Sabaruddin Panrecalle dan Subari serta Sekwan Irfan taufik dan 38 Anggota Dewan lainnya yang turut hadir dalam rapat.

Menurut Abdulloh pengesahan RPJMD tahun 2021-2026 ini saling berkaitan dengan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2022 , karena dasar pembahasan R-APBD 2022 adalah penetapan RPJMD yang telah melalui tahapan proses Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara  (KUA-PPAS) hasil persetujuan bersama antara DPRD Balikpapan dan Pemkot Balikpapan.

“Hari ini raperda diselesaikan sudah ada kesepakatan bersama antara DPRD dan Wali Kota menetapkan RPJMD kita sesuai dengan visi misi Wali Kota Balikpapan, tahapan berikutnya kita masuk ke penetapan RAPBD 2022 menjadi APBD 2022 itu yang krusial”, Ujar Abdulloh.

Melalui video conference Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud Menjelaskan isi nota penjelasan R-APBD 2022 berdasarkan pasal 311 undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa kepada daerah wajib mengajukan R-APBD disertai penjelasan dan pendukungnya terhadap DPRD.

Pendapatan daerah di tahun 2020 direncanakan sebesar Rp2,4 Triliun mengalami kenaikan Rp 211 Miliar atau sekitar 9,5 Persen jika dibandingkan tahun 2021 setelah perubahan yaitu Rp 2,2 Triliun “Penerimaan dari pajak daerah tahun 2022 Rp 637 Miliar Naik Rp 122 Miliar atau 23 persen dibandingkan tahun 2021 yaitu Rp 515 Miliar”, kata Rahmad Mas’ud Melalui video conference.

 Sektor lainnya yang direncanakan mengalami kenaikan adalah retribusi daerah pada tahun 2022 penerimaan daerah sebesar Rp 70,3 M dibandingkan tahun 2021 setelah perubahan Rp 48,4 M atau naik 45 persen. dan  hasil kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2022 direncanakan Rp 20 M.

Sementara pendapatan dari transfer pemerintah pusat untuk daerah tahun 2022 direncanakan Rp 1,1 Triliun dari DAU (Dana Alokasi Umum) Rp 328 M, Dana bagi hasil pajak bukan pajak sebesar Rp 511 M , DAK (Dana Alokasi Khusus) Rp 68 M, DAK non fisik Rp Rp 113 M, dan Dana Insentif daerah Rp 38 M.

“Total penerimaan daerah sebesar RP 2,4 Triliun sedangkan total belanja daerah direncakan Rp 2,5 Triliun lebih sehingga terjadi defisit Rp 171 Miliar, namun defisit tersebut ditutupi oleh pembiayaan net sebesar Rp 171 Miliar dengan demikian silva menjadi berimbang atau nihil”, jelas Rahmad. (dy/bu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *