BALIKPAPANUPDATE – Anggota DPRD Kota Balikpapan Syukri Wahid menemui konstituennya dalam kegiatan reses bertempat di Posyandu Jalan Inpres IV Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Utara pada selasa sore (5/10/21).
Kegiatan Reses dihadiri oleh 68 warga dari RT 12 dan RT 10 Muara Rapak. Syukri Wahid menerima keluhan dan aspirasi warga seperti masalah infrastruktur jalan, Drainase di RT 83, Penerangan Jalan Umum yang mati, Zonasi Sekolah dan terkait Bagaimana mendapatkan insentif BPJS Kesehatan kelas III Gratis jika masih ada penunggakan pembayaran “Nah kan sekarang tahapan implementasi katanya ada warga yang masuk kategori kelas III PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) yang mendapatkan kiriman pemberitahuan tagihan berarti ini kan kasus implementasi yang kita harus dengar, kalo sampai tanggal 10 oktober masih ada pemberitahuan denda maka kita pastikan pihak BPJS Kesehatan tidak menyelenggarakan peraturan wali kota yang sudah kita susun kemarin itu”, Ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut usai kegiatan reses.
Syukri Wahid mengatakan akan mencatat segala bentuk aduan untuk menjadi evaluasi pengawasan program pemerintah kota dalam penerapan iuran gratis BPJS Kelas III Mandiri agar dapat dirasakan langsung oleh semua warga Balikpapan “tugas kita sekarang mengawasi apakah program ini berjalan tidak kalau ada, sampai warga haknya diambil kena denda sedangkan dia akan dibayar maka itu kesalahannya ada pada pihak BPJS Kesehatan jadi kita tunggu ini auto debitnya jangan sampai dia tertagih d banknya bayar lagi premi itu hati-hati karena ada teman-teman auto debit setiap bulan”, Ungkapnya.
Permasalahan lain yang dikeluhkan warga yaitu tidak adanya SMP Negeri di Kelurahan Muara Rapak, hanya ada 2 SMP Swasta dikawasan ini yaitu SMP Nusantara dan SMP Patra Dharma 1 Balikpapan. Syukri mengusulkan ada 3 aset pertamina yang bisa dijadikan lokasi pembangunan SMP Negeri seperti di bekas lahan menara BTS dan bekas Akbid dan akan berjuang menyampaikan usulan ini kepada Wali Kota Balikpapan “ada 3 yang diusulkan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan mau melepaskan aset seperti inhutani, nah itu bisa kita pakai sebagai dasar pembangunan SMP, tentu perjuangannya adalah pengajuannya dari wali kota untuk menteri keuangan agar meminta pertamina asetnya di titik ini bisa dilepaskan dan diserahkan , dan itu tidak mudah harus diperjuangkan nanti akan kita sampaikan dalam forum wali kota”, Terangnya.
Untuk keluhan Penerangan Jalan Umum yang mati di 6 titik kawasan Muara Rapak, Syukri Wahid akan mengajukan ke Dinas Perhubungan karena warga sangat butuh penerangan untuk mendukung kenyamanan pengendara yang melintas pada malam hari “Pengajuan lampu yang mati kena petir itu kan masuk dalam perawatan jangan sampai kita bayar pajak lampu tapi ketika masyarakat butuh penerangan malah lamban nanti insya allah akan kita ajukan 6 titik lampu pergantian”, Ujar Syukri .(dy/bu)