Ditarget Akhir Tahun 2021 Selesai, Komisi III Kawal Pembangunan RSUD Korpri Kaltim

BAGIKAN
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SAMARINDA – Proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Korpri di kawasan Stadion Madya Sempaja, Samarinda, Kaltim senilai Rp 43,3 Miliar itu kini sedang menjadi sorotan berbagai pihak mulai dari permasalahan perizinan hingga waktu penyelesaian pembangunan sesuai kontrak masa kerja 128 hari yang dikerjakan kontraktor PT Telaga Pasir Kuta dengan Konsultan Supervisi PT Geomap Internasional Consultant.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mendukung pembangunan Rumah Sakit Korpri Kaltim. Ia akan mengawal pembangunan rumah sakit yang terletak di kawasan Stadion Madya Sempaja tersebut. Dia mengatakan bahwa Komisi III akan melakukan peninjauan kembali dalam waktu dekat ini untuk melihat perkembangan pembangunan Rumah Sakit Korpri. “Kita lihat 4 Oktober 2021 nanti, bersama-sama ke sana meninjau kembali supaya pembangunannya bisa dikawal,” ucapnya,

Penyelesaian pembangunan gedung rumah sakit Tipe D milik Provinsi Kaltim ini dirasa Hasanuddin sangat mepet sekali, namun ia tetap mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang bertekad melakukan pembangunan. “Memang mepet sekali, tapi karena keinginan dan kebutuhan rumah sakit untuk penanganan Covid-19 makanya kita lakukan,” paparnya.

Menanggapi pembangunan Rumah Sakit Korpri, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji juga menilai jika pembangunan rumah sakit ini kemungkinan tidak tepat waktu atau bisa dikatakan untuk selesai 100 persen di akhir tahun itu sangat kecil. “Kemungkinan tidak selesai 100 persen, apalagi jika curah hujan tinggi dan segala macam. Makanya Oktober nanti kita lihat progress selanjutnya. Tapi dengan melakukan crash program, kita berharap rumah sakit ini selesai di bulan Desember 2021,” ungkapnya.

Jika pembangunan rumah sakit ramah banjir ini bisa mencapai 30 persen pada bulan Oktober 2021, Seno yakin pembangunannya akan rampung 100 persen di akhir tahun 2021. “Tapi kalau Oktober belum sampai 30 persen, ini yang menjadi hambatan. Kita harus diskusi ulang dengan Dinas PUPR, apa crash program selanjutnya yang akan dikerjakan,” terangnya. (Hm/Kal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *