Bapemperda Evaluasi Prolegda 2021, Kedudukan IMTN Sejajar Dengan Segel Tanah !

BAGIKAN
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BALIKPAPANUPDATE – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat bersama Satpol PP, DPMPT, BPPDRD, dan Dishub dengan agenda mengevaluasi  Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2021 bertempat di ruang rapat paripurna pada rabu pagi (22/9/21).

Ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan terkait Prolegda tahun 2021 yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

BACA JUGA : Komisi II DPRD Balikpapan RDP Bersama Disdag Bahas Polemik Pembangunan 45 Petak di Pasar Klandasan

Anggota DPRD Balikpapan Syukri Wahid menuturkan ada 11 usulan terkait prolegda tahun 2021 dari pemerintah Kota Balikpapan untuk segera diputuskan usulan prolegda yang telah selesai, bisa dikerjakan tahun depan dan yang bisa dihentikan seperti prolegda tentang transportasi yang sejak tahun 2018 masih jadi pembahasan Perda tentang kepemudaan juga kita pastikan selesai ,kemudian perda yang kita sepakati tidak pas itu pendidikan dari tahun 2012 sampe sekarang belum tuntas. Dinamisnya perubahan regulasi di pusat dimasa pandemi dan peraturan menteri pendidikan berubah-ubah sehingga mempengaruhi pasal-pasal”, Ujar Wakil BAPEMPERDA DPRD Balikpapan ini.

Usulan lainnya yang menjadi krusial bagi bapemperda adalah pergantian IMB (Izin mendirikan bangunan) yang sekarang dihapus dan digantikan oleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai peraturan pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021, hal ini tentunya berpengaruh terhadap penarikan retribusi “perda bangunan gedung direvisi. Retribusi tarifnya  kita akan cantumkan di perubahan perda jasa retribusi khusus jadi simultan supaya kita tidak kehilangan potensial retribusi IMB yang aturannya tidak boleh ditarik sejak tanggal 1 agustus kemarin”, Ujar Syukri Wahid.

Perda lain yang disepakati oleh Bapemperda ialah kesamaan kedudukan IMTN (Izin Membuka Tanah Negara) dengan Segel tanah dimana proses segel ke sertifikat atau IMTN ke Sertifikat sebenarnya sama saja “IMTN kita sepakat untuk membahasnya  terkait dengan masukan beberapa rekan tadi yaitu kedudukan segel dengan IMTN ini kita setarakan ,tadinya IMTN ini diatas segel padahal statusnya sama bukan kepemilikan sebenarnya, segel itu adalah transisi sebagaimana IMTN juga sertifikat hak milik  jadi kemungkinan kita akan ubah, tapi itu tergantung fraksi, kalo saya sepakat bahwa kenapa pemkot harus membuat aturan segel juga harusnya tanah yang belum bersegel yang sudah punya hak historis kepemilikan itu dinaikan ke IMTN” terangnya.

Terakhir soal Perda Pengelolaan sampah tentang kewajiban pelaku usaha memproduksi sampah diatas 1 meter kubik wajib untuk dibuang di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) karena jika tidak ditaati maka akan diberikan sanksi tegas berupa denda dan dipenjara “kalau gak dia akan terkena sanksi denda maksimal Rp 5 juta atau kurungan 3 bulan, jadi kita mendorong pengusaha itu silahkan buang sendiri ke TPA. Omnibuslaw juga sudah mengizinkan pelaku usaha dibidang pengangkut sampah itu bisa swasta”, Tambahnya. (dy/bu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *