BALIKPAPANUPDATE – Komisi I DPRD Kota Balikpapan menggelar RDP bersama 11 Mitra Kerja Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2021 yang dimulai sejak senin pagi hingga sore hari bertempat di ruang rapat komisi I Kantor DPRD Kota Balikpapan (13/9/21).
11 OPD terdiri dari Inspektorat, Satpol PP, BKPSDM, DPMPT, Kecamatan, Diskominfo, Bagian Kerjasama, perkotaan dan pemerintahan, Bagian Umum Perlengkapan, bagian hukum dan bagian organisasi, dan bagian humas protokol.
Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan Johny Ng mengungkapkan pemaparan dan pembahasan terkait anggaran mitra kerja OPD tidak ada perubahan dan penambahan anggaran karena adanya refocusing jadi bisa segera dijalankan sesuai aturan “Anggaran perubahan sudah mereka ajukan sesuai dengan apa yang ada jadi tidak ada masalah, saya sudah sampaikan pada mereka jalankan saja, anggaran perubahan ini sepertinya tidak ada yang naik yah, Gak ada penambahan anggaran, Anggaran pas-pasan aja kok”, Ujarnya diwawancarai awak media usai rapat RDP
Termasuk juga adanya penambahan mobil dinas untuk kebutuhan operasional satpol PP yang anggarannya bisa diambil dari sisa belanja menurut Johny itu bisa diprioritaskan “mobil dinas itu sangat penting sekali maka itu saya bilang kalau bisa pengalihan anggaran dari mereka sendiri silahkan atur sesuai aturan jangan sampai melanggar, sisa uangnya mau dibelikan mobil yah silahkan” Ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Hasanuddin menambahkan hasil dari rapat bersama mitra kerja OPD ini selanjutnya akan diserahkan kepada Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Balikpapan , namun dirinya meminta kepada OPD Satpol PP untuk mengedepankan cara humanis dan persuasif tidak dengan tindakan represif yang dapat menyebabkan konflik terhadap masyarakat sekitar “Besok akan ditindaklanjuti oleh tim banggar dan TAPD , Cuma penekannnya nanti tadi yang kita sampaikan kepada OPD terutama seperti satpol PP itu juga mesti memperhatikan kinerja mereka di lapangan , pelayanan dengan public cara menerapkan sanksi”, Ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera. (dy/bu)