Dilema Penggunaan APBD-P DPRD Balikpapan, Dari Tak Dapat Bankeu Pemprov Hingga Kebutuhan Belanja Tinggi !

BALIKPAPANUPDATE – Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan mengkonfirmasi di APBD Perubahan tahun 2021 tidak akan mendapat bantuan keuangan (bankeu) dari Provinsi Kalimantan Timur, termasuk juga 10 kabupaten/kota di Kaltim, penyebabnya karena Pemprov Kaltim alami defisit Keuangan Rp 600 Miliar yang membuat bantuan keuangan tak dapat disalurkan ke setiap daerah seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan Syukri Wahid menuturkan badan keuangan pemerintah provinsi Kalimantan timur biasanya mengalokasikan anggaran untuk setiap daerah dengan keuangan yang bersumber dari pemprov kaltim dan pemerintah pusat mencapai Rp 100 Miliar, namun dana tersebut disediakan untuk DAK (dana Alokasi Khusus) yang telah ditetapkan setiap tahunnya “Tidak boleh uang tersebut digunakan untuk pembiayaan yang lain, karena program dan belanja nya sudah jelas”, Ujar Syukri Wahid diwawancarai di kantor dewan pada selasa siang (7/9/21).

Kota Balikpapan juga tidak kebagian DAK Pemprov Kaltim pada tahun ini, padahal dana tersebut sangat dibutuhkan dan membantu ditengah APBD Balikpapan 2022 yang masih mengalami defisit Rp 400 Miliar “Yang saya dapat konfirmasi bankeu untuk perubahan nol kesemua daerah, termasuk kota Balikpapan”, pungkasnya.

Di APBD Perubahan ini, berdasarkan rekomendasi RPJMD yang telah ditetapkan DPRD Balikpapan pada 10 agustus 2021 telah mengalokasikan anggaran yang wajib dikeluarkan di tahun ini seperti penanganan Banjir dan Pembangunan sekolah “Skema yang harus kita keluarkan di tahun ini Multiyears di perubahan sebesar Rp 30 miliar, rinciannya DAS ampal Rp 10 miliar, dan pembangunan 2 gedung sekolah sebesar Rp 20 Miliar , itu wajib karena sudah diketok anggarannya”, Jelas Syukri.

Selain itu juga terdapat pembiayaan lain yang harus dikeluarkan di APBD Perubahan 2021 seperti BPJS Gratis kelas 3 Mandiri, dan Perumda Tirta Manuntung “Anggaran untuk BPJS Kesehatan Rp 18 miliar, kemudian program penyertaan modal, itu PDAM kalo gak disuntik  modal di perubahan ini tidak akan  berjalan di APBD murni 2022 sekitar Rp 12 m ditambah keuntungan mereka yang dikembalikan, jadi saya sudah liat postur besarnya”, Ujar Syukri.

Dirinya meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak membahas anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program pemerintah karena ketersediaan anggaran yang sangat terbatas , adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 dari dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILVA) juga menjadi kewajiban yang harus dilakukan selama perpanjangan PPKM level 4 di Kota Balikpapan “Harusnya pemkot itu jangan bahas OPD ini, bahas dulu kue kita berapa sih , Silva kan Rp 698 m tapi uang yang bisa dipake Cuma Rp 430 Miliar harus diingat silva itu ada 2, silva positif dan negative, silva positif yaitu over target berupa uang cash contoh anggaran silva Rp 113 m itu uang cash over taget pajak , dan kurang salur dari pemerintah pusat RP 289 Miliar.  itulah uang yang bisa kita jaga tapi kita punya refocusing wajib keluar 160 m ditambah multiyear pembangunan gedung kantor kejaksaan Balikpapan dengan  hibah Rp 20 m juga”, Ungkapnya.

Menurutnya ada lagi yang membuat anggaran kian menipis seperti pokok pikiran dewan berupa reses selama 3 kali  dan permintaan pemkot untuk penurunan pajak perubahan dari sebelumnya Rp 511 Miliar menjadi Rp 485 Miliar “Seingat saya defisit, reses 3 kali kita sudah input semuanya jadinya nol sekarang, proposalnya sekarang ini minta diturunkan karena tidak akan sanggup, turunnya Rp 29 Miliar  pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan, apa dampaknya kalo pendapatan turun belanjanya kurang, Jadi saya sebagai banggar sepakat dengan teman-teman seluruh komisi untuk sementara waktu mau tahu kue besarnya seperti apa dulu nih, kita diajak untuk bicara yang masih abu-abu”, Tutupnya. (Dedy/bu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *