BALIKPAPANUPDATE – Usai kunjungan Vaksinasi pelajar di SMPN 22 Samarinda, Presiden RI Joko Widodo bersama rombongan menuju Kantor Gubernur Kalimantan Timur untuk memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Kalimantan Timur. Di Kota Balikpapan Forkopimda mendengarkan pengarahan Presiden dari Kantor balai kota melalui video conference pada selasa siang (24/8/21).
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle yang hadir bersama Forkopimda menerangkan bahwa bapak presiden menjelaskan terkait perkembangan kasus covid-19 di Indonesia terutama di Kaltim dan meminta untuk terus menerapkan protokol kesehatan dalam segala aktivitas kegiatan di luar rumah “Kelemahan dan kekurangan covid itu kita sudah tau, kuncinya adalah selalu menggunakan masker” Ujar Sabaruddin Panrecalle.
Setelah menghadiri pengarahan presiden, Sabaruddin bersama ketua DPRD Abdulloh dan wakil ketua DPRD Subari dan Budiono serta anggota dewan lainnya menyaksikan secara langsung peresmian jalan tol Balikpapan-Samarinda melalui video conference pada sore hari pukul 16.00 WITA di ruang rapat lantai 2 kantor DPRD.
Sabaruddin menerangkan peresmian Jalan tol Balsam seksi I dan V di pintu tol Manggar Balikpapan ini nantinya dapat berdampak pada peningkatan perekonomian di Kota Balikpapan dalam hal akses transportasi yang semakin lancar dan menguntungkan bagi pelaku usaha, industry dan bisnis “Kita mendengarkan secara bersama peresmian jalan tol, adanya jalan tol ini balikpapan samarinda dapat mempermudah akses jalan secara otomatis revenuenya juga akan begitu lancar,” Ungkap politisi Partai Gerindra tersebut.
Dibangun sejak tahun 2009 sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN), jalan tol memiliki total jarak sejauh 97,99 km terdiri dari seksi I Balikpapan (km 13)- Samboja (22,03 km), seksi II Samboja Muara Jawa (30,98 km), seksi III Muara Jawa – Palaran (17,30 km), seksi IV Palaran-Samarinda (16,59 km) dan seksi V sepinggan- Balikpapan Km 13 (11,09 km) dengan total aset daerah Pemprov Kaltim yang dihibahkan ke Pemerintah pusat melalui Kementrian PUPR sebesar Rp 3,1 Triliun lebih. (dedy/bu)