Abdulloh Anggarkan Rp 61 Miliar Untuk BPJS Kesehatan Kelas III PBPU Selama Satu Tahun

BALIKPAPANUPDATE – Pendidikan, Kesehatan dan Penanganan Banjir merupakan bagian dari 9 program prioritas wali kota Balikpapan yang menjadi sorotan pansus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk segera direalisasikan pelaksanaannya, mengingat program ini menjadi harapan warga kota Balikpapan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan publik lebih baik.

Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh, S.Sos mengungkapkan pembahasan RPJMD ini mengacu pada 9 program prioritas Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud selama 5 tahun kedepan 2021-2026 “Sangat jelas ada visi misi dibidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat, jadi mengawal visi misi wali kota Balikpapan, salah satunya adalah BPJS kelas III Mandiri , konsekuensinya kita harus mengawal dari RPJMD ini sampe ditetapkan dan berakhir” Ujarnya usai rapat paripurna penetapan RPJMD di Ruang rapat gabungan DPRD Lantai 2 pada senin pagi (9/8/21).

Program kesehatan yaitu Penggratisan Iuran BPJS Kesehatan Kelas III bagi pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang telah dianggarkan mulai awal tahun 2022, namun setelah ditetapkan RPJMD akan dilakukan verifikasi data terhadap 73 ribu peserta BPJS Kesehatan kelas III oleh dinas kesehatan guna memastikan program tersebut tepat sasaran “Kelas III mandiri nanti yang akan diverifikasi  secara teknis oleh dinas terkait siapa saja yang berhak menerima BPJS gratis, Sementara terdata anggaran Rp 61 Miliar Untuk BPJS Kesehatan selama satu tahun”, ucap Abdulloh.

Terkait adanya tunggakan BPJS Kesehatan Kelas III Sebesar Rp 28,9 Miliar, menurut Abdulloh itu bukan merupakan tanggung jawab wali kota Balikpapan karena program tersebut belum pernah dilakukan di masa jabatan wali kota lama “jadi kita tidak membayari hutang masa lalu karena ada programnya BPJS gratis, jadi sejak RPJMD ini ditetapkan maka kita akan membayar sejak ditetapkannya RPJMD ini, sejak wali kota terpilih melaksanakan kinerja dasar acuannya RPJMD sebagai visi misi , utang masa lalu bukan urusannya wali kota, karena pada saat 2021 kebawah wali kota belum pernah mencanangkan BPJS gratis, Yang pasti wali kota akan menjalankan programnya sejak RPJMD ini ditetapkan”, Tuturnya.

Program pendidikan, infrastruktur dan penanganan banjir juga menjadi perhatian ketua DPRD Kota Balikpapan untuk segera diwujudkan pada tahun depan agar rakyat dapat segera merasakan langsung manfaat dari program Wali Kota Balikpapan “Ini semua anggaran untuk kepentingan rakyat hanya beda jalurnya saja, jalur kesehatan, jalur pendidikan, jalur infrastruktur, termasuk pemberian seragam gratis bagi SD, SMP bahkan TK dan PAUD juga disiapkan, Penanganan banjir fokus agar progresnya Nampak dari penanganan hingga penyelesaian yang pasti masalah banjir ini tidak mudah seperti membalikan telapak tangan yah minimal ada progress tahapan-tahapan yang dilakukan secara terintegrasi, Kami sepakat bahwa pembangunan salah satunya DAS Ampal sampai Ke BSB adalah prioritas pembangunannya dan direncanakan progress kita rencanakan dengan sistem multiyear”, kata Abdulloh.

Usai dari Penetapan RPJMD ini adalah menjadi dasar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Balikpapan tahun 2022 dan PPAS Perubahan Tahun 2021 “tanpa ini sanksinya DPRD tidak digaji 6 bulan , karena DPRD digaji melalui APBD kalo ASN kan dari pusat”, Ujarnya. (dedy/bu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *