Laporan Hasil Kerja Pansus RPJMD, Ada 4 Permasalahan Pokok dari 9 Program Prioritas

BALIKPAPANUPDATE – DPRD Kota Balikpapan melakukan rapat paripurna terkait penyampaian laporan hasil kerja dan rekomendasi panitia khusus (Pansus) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang berlangsung di rapat gabungan DPRD Lantai 2 pada senin pagi (9/8/21).

Rapat dihadiri oleh ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, Wakil Ketua DPRD Sabaruddin Panrecalle, Subari dan Budiono, Ketua Pansus Andi Arif Agung, perwakilan anggota pansus dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud melalui sambungan Video Conference.

Ketua  Pansus RPJMD, Andi Arif Agung menyampaikan bahwa RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan dan keuangan daerah untuk jangka waktu 5 tahun kedepan “Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sejak rancangan awal RPJMD diterima, dengan tetap mengacu pada Peraturan Tata tertib DPRD sebagai koridor Langkah kerja, DPRD memiliki waktu sepuluh (10) hari untuk melakukan pembahasan melalui Panitia Khusus. Setelah pembahasan dilakukan, Panitia Khusus akan menyusun rekomendasi Pansus dan disampaikan kepada Ketua DPRD untuk kemudian dapat disepakati dengan Kepala Daerah melalui Nota Kesepakatan”, Ujar Politisi Partai Golongan Karya ini.

Menurut Andi Arif Agung, dari 9 program yang menjadi prioritas Pemkot Balikpapan terdapat 4 pokok permasalahan yang menjadi sorotan pansus RPJMD, pertama terkait proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dimana Pemkot menargetkan pertumbuhan rata-rata sebesar 6 % yang dianggap terlalu tinggi karena kondisi pandemic covid-19 yang masih terus berlangsung dan dikhawatirkan sulit tercapai sehingga berpotensi menjadi kegagalan bagi pemkot Balikpapan “Pada Tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan ditargetkan sebesar 5 persen. Hal ini menjadi sorotan Panitia Khusus RPJMD, sebab target pertumbuhan 5 persen dianggap terlalu tinggi, mengingat Tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan hanya mencapai -0,67 persen”, kata Ketua Fraksi Golkar.

Yang menjadi sorotan pansus RPJMD kedua adalah Program Penggratisan Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang saat ini masih ada tunggakan sebesar Rp 28,9 Miliar dari 73 ribu peserta BPJS Kesehatan Kelas III yang dikhawatirkan memicu migrasi besar-besaran peserta BPJS Kesehatan kelas lainnya ke Kelas III dan berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah “khususnya terkait definisi serta implementasi atas nomenklatur “gratis” atau “subsidi”. Pansus RPJMD berpendapat, bahwa sebaiknya program tersebut ditinjau kembali dan diubah menjadi subsidi Iuran BPJS Kesehatan Kelas III PBPU. Hal ini perlu dipertimbangkan Kembali”, Tutur Andi Arif Agung.

Sorotan Ketiga yakni kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di kota Balikpapan yang saat ini tidak merata dan jumlah unit sekolah yang kurang mampu menyerap jumlah peserta didik di Kota Balikpapan “Karenanya diperlukan skala prioritas percepatan pembangunan gedung-gedung sekolah baru dan merata di seluruh wilayah Kota Balikpapan sampai Tahun 2024 untuk mengakomodir permasalahan tersebut, Pembangunan unit sekolah baru harus memiliki letak yang jelas dan menyesuaikan ratio jumlah usia anak sekolah di tiap-tiap kecamatan, dimana masih banyak lahan-lahan milik Pemerintah Kota Balikpapan yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk dijadikan lokasi pembangunan unit sekolah baru.”, Ujarnya.

Permasalahan Keempat adalah penyelesaian persoalan banjir di Kota Balikpapan yang dilaporkan Bappeda Litbang memiliki 80 titik kawasan rawan banjir dengan genangan air mencapai 30 cm yang tidak surut lebih dari 3 jam “Dalam hal ini, Pansus RPJMD berpendapat bahwa penanganan banjir masih belum maksimal. Banyak daerah-daerah di Kota Balikpapan yang masih tergenang banjir ketika musim hujan. Pembangunan Gedung-gedung dari unit usaha maupun perumahan di Kota Balikpapan, harus dikaji dengan benar perizinannya terkait dampaknya terhadap lingkungan di sekitarnya. Selain itu banyak drainase yang tersumbat karena kurang pemeliharaan yang menjadi salah satu penyebab banjir di Kota Balikpapan masih belum maksimal” Kata Andi Arif Agung dihadapan Wali Kota Balikpapan melalui video Conference. (dedy/bu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *