DPRD Balikpapan Gelar Rapat Pandangan Akhir Fraksi Tentang Pertanggungjawaban Wali Kota Tahun 2020 Secara Terbatas

BALIKPAPANUPDATE – Digelar secara terbatas hanya dihadiri oleh 11 anggota dewan, DPRD Kota Balikpapan melakukan Rapat paripurna Ke-27 masa sidang II tahun 2021 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD dan Penandatanganan berita acara persetujuan bersama wali kota dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah kota Balikpapan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 bertempat di ruang rapat gabungan lantai 2 kantor DPRD Balikpapan pada senin pagi (19/7/21).

Rapat sengaja digelar terbatas karena adanya PPKM darurat yang berlaku di Kota Balikpapan sehingga harus melalui protokol kesehatan ketat dan sebagian anggota dewan hadir melalui layanan virtual . Dipimpin langsung oleh ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, S.Sos yang menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan tahapan akhir dari serangkaian laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020 dari mulai nopan (Nota penjelasan), pandangan umum fraksi-fraksi, jawaban umum Wali Kota dan penyampaian akhir fraksi DPRD ini yang terakhir untuk kemudian diselesaikan dan dilanjutkan ke pembahasan APBD P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan) tahun 2021 dan APBD murni 2022 “Tahapan yang harus dilalui salah satunya adalah wali kota harus menyampaikan pertanggungjawaban 2020 dulu sepanjang itu belum dipertanggungjawabkan maka tidak ada tahapan APBD tahun berikutnya sedangkan waktu yang telah diberikan bulan juli ini pemerintah daerah harus sudah menyerahkan 2 ppas APBD 2022, dan KUP APBD P 2021”, Terangnya.

Selanjutnya hasil dari berita acara tersebut akan diserahkan kepada Gubernur Kaltim Isran Noor untuk dievaluasi “hasilnya nanti melalui tanda tangan gubernur kaltim untuk dievaluasi baru kita siap membahas APBD P 2021”, Jelasnya,

Dalam pembahasan APBD Perubahan 2021 nantinya Abdulloh berharap agar dilakukan pembatasan anggota dewan yang hadir mengingat PPKM darurat masih berlaku di Kota Balikpapan sehingga diprioritaskan hanya Ketua, Sekretaris dan Bendaraha (KSB) dari setiap fraksi “Personil aja kita kurangi dalam pembahasan APBD, mungkin kalau di organisasi cukup KSB,kalau di OPD kepala dinas, kabid lah semacam itu, rencananya kalau tidak bisa dilaksanakan disini kami pilih di gedung parkir lantai 8 karena luas jadi sirkulasi udaranya lebih bagus, dan ini harus dilaksanakan karena kalau tidak dilaksanakan APBD tidak jalan”, Ujarnya.

Opsi pilihan tempat Gedung parkir Klandasan lantai 8 diambil dikarenakan tempatnya selain representative juga meningkatkan semangat anggota dewan ditempat rapat yang berbeda, terlebih pembahasan APBD P 2021 dan APBD 2022 sangat penting dan tidak bisa digelar melalui virtual  “Pertama SDMnya kita akan lakukan terbatas anggota dewan, banggarnya juga kemungkinan dibatasi yang hadir nanti soalnya pembahasan APBD kan gak bisa virtual yah, harus dua arah komunikasi langsung, beda dengan RDP dan yang lain bisa lewat virtual ini kan Tanya jawab, “, Pungkasnya. (dedy/bu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *