DPRD Kota Balikpapan Paripurna Perubahan Perda No 14 IMTN dan Pajak Hiburan

BALIKPAPANUPDATE – DPRD Kota Balikpapan menggelar Paripurna Nota Penjelasan Bapemperda DPRD tentang Perubahan Perda IMTN (Izin membuka tanah Negara) dan Perda Pajak Hiburan bertempat di ruang paripurna pada senin pagi (4/5/21).

Wakil Ketua DPRD Budiono menyampaikan pada rapat paripurna ke-18 ini ada 2 perubahan perda inisiatif oleh DPRD yaitu perda no 14 tentang IMTN dan perda no 6 tahun 2010 terkait pajak hiburan, mengenai perda IMTN dirinya menilai sulitnya melakukan pengurusan izin menjadi dasar perubahan perda tersebut sehingga harus segera dibenahi  “sudah tidak update lagi dan adanya kendala dilapangan seperti kurangnya juru ukur sehingga menyebabkan antrian termasuk calo yang terlibat didalamnya”, Ujar Politisi PDIP ini.

Sedangkan  mengenai Perda Pajak hiburan, diketahui Kota Balikpapan menjadi yang tertinggi pajak hiburannya secara nasional yaitu 30 persen, jadi perlunya kelonggaran aturan pajak untuk meringankan beban pelaku usaha dimasa pandemi covid-19 ini “kita sesuaikan tarifnya baik pajak bioskop, THM dan lainnya, makanya kita revisi perdanya kedepan agar PADnya maksimal ”, katanya.

Ditemui usai rapat, Wakil Ketua Bapemperda Syukri Wahid tidak mempungkiri adanya pungli penerbitan IMTN yang melibatkan oknum petugas dilapangan “pungli itu terjadi di kelurahan dan kecamatan tutup mata lah kita”, jelasnya, termasuk adanya tumpang tindih dalam pengurusan sertifikat “Jadi yang harus dirubah kedudukan IMTN itu atas hak, itu yang diingat jangan mempersepsikan IMTN sebagai sertifikat tidak ada bedanya dengan segel yang harus diurus ke BPN”, Terangnya.

Ada 3 usulan dari Syukri wahid terkait revisi perda IMTN, pertama perubahan status pada orang yang hendak mengurus IMTN “kalau ia sudah punya segel tidak usah ke urus IMTN langsung ke BPN, kenapa 2 kali”, Imbuhnya.  

Yang kedua IMTN masa 3 tahun diperpanjang 2 kali menjadi 6 tahun “Itu tidak boleh, berarti kalau ada 6 tahun , ada objek bersengketa gugur yah hilang lagi gak ada kepastian”, tambahnya.  

Ketiga, Tidak boleh surat IMTN beralih tangan “betul, kalau ia berpindah tidak boleh diperjual belikan, jadi sekarang wacananya hapus atau revisi”, Tegasnya. (dy/rb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *