Komisi II DPRD Balikpapan RDP Bersama Pelaku UMKM, 163 Toko Swalayan Tanpa Izin Terancam ditutup

BALIKPAPANUPDATE – Keberadaan toko swalayan dan minimarket yang semakin menjamur di Kota Balikpapan nampaknya mendapat keluhan dari masyarakat sekitar  terutama  bagi pelaku UMKM yang terdampak, hal ini mendasari Komisi II DPRD Kota Balikpapan melakukan RDP (rapat dengar pendapat) dengan Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian (DKUMKMP), Pelaku UMKM, dan Toko Swalayan bertempat di ruang rapat paripurna pada senin pagi (19/4/21).

Dari hasil RDP anggota komisi II DPRD Kota Balikpapan Mieke Henny menerangkan sesuai peraturan daerah (perda) Nomor 4 Tahun 2016 tentang penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan masih ada tindakan pelanggaran di lapangan, yang seharusnya hal ini menjadi ranah satpol PP untuk dilakukan penindakan seperti adanya 163 toko retail swalayan yang belum memiliki surat izin dari 234 usaha retail yang terdapat di Kota Balikpapan hanya 71 toko retail swalayan yang memiliki izin “Kami harus betul-betul melakukan kegiatan ini karena ini adalah Perda. Yang dilanggar ini adalah perda, Kami sudah memberikan perda tersebut sudah kuat tolong diikuti. kami akan berikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,”, Terang Politisi Partai Demokrat ini.

Mieke Henny mengkritisi lemahnya pemerintah Kota Balikpapan dalam memonitoring peraturan yang seharusnya menjadi kesepakatan bersama termasuk juga meminta retail toko swalayan agar memperhatikan UMKM di lingkungannya dengan memberikan lapak berjualan agar dapat meningkatkan perekonomian bagi warga sekitar “Dinas perdagangan akan menyurati besok untuk masalah perijinan ini. Jadi tentang limbah, tentang akomodir masyarakat, parkir kita bicarakan semua UMKM CSR dan sebagainya, Jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran akan ada sanksi hingga bahkan dapat ditutup usahanya,” Ujarnya. (dy/rb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *