Komisi II DPRD Balikpapan Sidak Pasar Jelang Ramadan, Soroti Kinerja Satpol PP Terhadap Penertiban Parkir Pasar

BALIKPAPANUPDATE – Kinerja Satpol PP terhadap penertiban Parkir menjadi sorotan Komisi II DPRD Kota Balikpapan pada inspeksi mendadak (sidak) ke pasar Balikpapan Permai (BP), Pasar Klandasan dan Pasar Baru pada senin pagi (12/4/21). Dalam sidak turut serta Ketua Komisi II H. Haris,Mieke Henny, Syukri wahid dan anggota dewan lainnya.  

Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan H. Haris menilai kinerja satpol PP masih lemah dalam hal penertiban tata kelola parkir pasar yang membuat retribusi parkir ke daerah menjadi bocor “satpol PP itu jalankanlah tugasnya jangan hanya yang di depan mata aja hanya IMB, jangan bertugas hanya Covid-19 aja. Tugasnya Satpol PP semua itu penertiban-penertiban yang ada selama ini kan kita melihat yang dilakukan Satpol PP urusan yang gedung-gedung tinggi yang ada izin dan tidak ada izin, nah disitulah kita melihat kinerjanya satpol pp terhadap yang melanggar, turun ke lapangan.ayo satpol PP tunjukkan kinerjamu”, terang H. Haris.

H. Haris mengungkapkan target retribusi parkir Rp 3 Miliar di tahun 2021 ini nampaknya sulit untuk tercapai jika masih terdapat kebocoran, karena ketika sidak dirinya menemukan kasus di parkiran pasar Balikpapan Permai per harinya hanya menyumbangkan Rp 15 ribu sangat tidak rasional jika melihat padatnya aktirivitas kendaraan disana “tapi kita mempertanyakan juga masalah parkir dipasar BP per harinya hanya Rp 15 ribu yang dikelola dishub, disitulah kebocoran kita soal lahan parkir karena tidak adanya perhatian yang khusus, seharusnya pemerintah kota yang menangani parkiran itu yang bekerjasama bagaimanalah kan bisa dihitung motor dan mobil, retribusi Rp 3 miliar sulit tercapai saya pikir itu pembiaran, semua rata-rata seperti itu”, Pungkasnya.

Sama halnya dengan tata kelola parkiran di pasar dapat menjadi perhatian satpol PP karena pasar berada di bawah kewenangan dinas perdagangan kota Balikpapan “Ada 11 pasar yang menjadi wilayah pengawasan satpol PP untuk dilakukan penertiban karena ranahnya dinas perdagangan ,Kalo di Dinas Pasar klandasan, setelah saya bertanya ke disdag yang kelola parkir itu perbulannya ada Rp 4 juta, Tidak ada sama sekali diperhatikan”, Ujarnya.

Untuk itu dirinya mengusulkan kepada komisi III agar lebih baik retribusi parkir diserahkan kepada pihak ketiga “karena lebih besar kita mengeluarkan biaya pemeliharaan dan lain-lain dibandingkan pendapatannya yang minim”, Tambahnya.

Dalam sidak komisi II juga meninjau harga kebutuhan pangan menjelang bulan Ramadan yang jatuh pada selasa besok (13/04/21) “Dibulan Ramadan tujuannya melihat apakah terjadi  peningkatan kenaikan harga atau apa”, ucap politisi PDIP ini. (dy/rb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *