BALIKPAPANUPDATE – Secara umum tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kalimantan Timur berjalan lancar dan menjadi model yang baik untuk penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Tantangan inilah yang menjadi bahan evaluasi Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Timur pada selasa siang (30/3/21) bertempat di aula KPU Kota Balikpapan.
Dihadiri oleh Kemendagri, perwakilan KPU RI, Anggota Bawaslu RI, Asisten Gubernur pemprov Kaltim, KPU dan Bawaslu Kabupaten/kota se kaltim serta Gakkumdu. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai kegiatan evaluasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 penting untuk dilakukan mengingat akan ada agenda kepemiluan yang cukup berat di tahun 2024 untuk dilaksanakan sekaligus,yaitu Pileg, Pilpres dan pilkada yang berpotensi memunculkan permasalahan “pasti ada masalah di tahun 2020 yang harus kita temukan solusinya sehingga pada saat pilkada 2024 masalah tersebut bisa teratasi, saya kira secara umum seluruh Indonesia khususnya Kalimantan timur kita cukup nilai baik yah , bahkan yang kita soroti pidana pemilu tidak terjadi di semua tempat ada, artinya fungsi pengawasan baik bawaslu dan gakkumdu dapat ditegakkan secara baik dan menjadi model dari yang lain”, Ujar Ketua Panitia Kerja Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
Guna menghadapi tantangan di pemilihan 2024 dirinya sengaja membentuk panitia kerja evaluasi pelaksanaan pilkada tahun 2020 yang dinilai bersejarah “karena kita baru pertama kali melaksanakan pemilu secara bersamaan di 270 Kota dalam situasi pandemi covid-19, dan secara umum pilkada 2020 berhasil dan sukses”, Tuturnya.
Ahmad Doli Kurnia Tandjung memberikan 3 parameter pilkada tahun 2020 berjalan sukses, pertama seluruh tahapan dari pertama sampai terakhir hingga tahapan sengketa di mahkamah konstitusi bisa diselesaikan dengan baik, kedua ternyata kekhawatiran pilkada 2020 banyak pemilih tidak mau datang dan berujung partisipasi rendah, ternyata bertolak belakang dengan tingkat partisipasi tinggi melebihi pemilihan periode sebelumnya “alhamdulilah partispasi kita tinggi yakni 73,6 persen”,Terangnya.
Dan ketiga kekhawatiran pilkada memunculkan klaster baru jika pilkada tetap dipaksakan dilaksanakan, namun justru tidak ada kajian yang menyatakan pilkada memunculkan klaster baru “tapi alhamdulilah tidak ada pembuktian, masyarakat datang sesuai aturan yang dibuat, antri tertib dengan 15 kebiasaan baru protokol kesehatan yang ketat. Sehingga 105 juta masyarakat itu sudah terjadi transformasi kebiasaan baru”, Ungkapnya. (dy/rb)
