Zero Tolerance Diprotes Warga, Sri Hana : Tentu Ada Solusi Apakah Dibuatkan Pengaturan Jam Ataukah Tempat Parkiran

BALIKPAPANUPDATE – Jelang diterapkannya kawasan tertib berlalu lintas atau Zero tolerance di sepanjang jalan sudirman pada 1 april 2021 mendatang menuai kritikan dari warga pertokoan yang berada di kelurahan klandasan ulu dan ilir. Puluhan warga yang tidak setuju atas penerapan zero tolerance merasa minimnya sosialisasi dan kebijakan ini berdampak menurunkan perekonomian warga sehingga perlu dibuatkan solusi yang tidak merugikan warga  “Jangan sampai kebijakan ini mengorbankan warga, ini terjadi di klandasan ilir terutama di RT 05 dan 06, pelaku usahanya banyak itu, saya harap bisa ditinjau ulang, saya berharap aturan zero tolerance ini ditunda sehingga warga disini bisa mencari kehidupan disitu”, Ucap Lukman perwakilan dari Forum warga jalan jenderal sudirman bersatu ketika ditemui di kantor DPRD pada senin pagi (29/3/21).

Lukman yang juga merupakan LPM Klandasan Ilir mengaku ingin berdiskusi dengan pihak satlantas agar dapat ditemukan solusi dari tuntutan mereka “Zero tolerance ini penghasilan mereka menurun makin stress, kemiskinan akan bertambah dengan adanya ini , harusnya dibuatkan solusi, kita mau juga kalo diajak bertemu berdiskusi untuk menemukan win-win solution kok”, Pungkasnya.

Untuk diketahui saat ini Kota Balikpapan ditunjuk menjadi pilot project penerapan zero tolerance atau tidak ada toleransi terhadap pelanggaran lalu lintas di Kalimantan Timur, Lokasinya sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan Kota (Balkot). Mulai dari Traffic Light Balikpapan Permai (TL Beruang Madu) hingga kawasan Lapangan Merdeka. Jalan jenderal Sudirman merupakan jalan nasional dibawah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum sehingga penindakan pelanggaran parkir di bahu jalan menjadi skala prioritas.

Menanggapi protes dari warga Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan Sri Hana berharap dapat menemukan solusi dengan pertemuan berikutnya yang diusahakan sebelum diberlakukannya zero tolerance “Kita ini tidak lepas dari aturan yang telah dibuat pemerintah dari  pusat hingga ke daerah harus dilaksanakan , kita ini mencari win-win solution , apakah diberlakukan pengaturan jam ataukah dibuatkan tempat parkiran , tentu ada solus,. Nanti kedepan kita adakan pertemuan lagi dengan dishub , pihak polres juga tentu menunggu arahan dari ketua DPRD gimana baiknya untuk mereka”, Terang Sri Hana (dy/rb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *