Puluhan Pedagang Pasar Tradisional Se-Balikpapan Datangi Kantor DPRD, Tuntut Kebijakan Penutupan Pasar

Loading

BALIKPAPANUPDATE – Puluhan pedagang dari asosiasi pedagang pasar tradisional Kota Balikpapan (APPTB) menyambangi kantor DPRD Kota Balikpapan pada kamis pagi (11/2/21). Kedatangan puluhan pedagang dari perwakilan 12 pasar tradisional se-Balikpapan untuk menyuarakan aspirasinya pasca instruksi gubernur Kaltim no 1 tahun 2021 tentang penutupan aktivitas kegiatan masyarakat selama 6-7 februari 2021 yang berdampak terhadap tingkat pendapatan mereka yang menurun drastis.  

Koordinator asosiasi pedagang pasar tradisionasl Kota Balikpapan (APPTB) Syahril sanana mengutarakan ada 4 sikap tuntuan yang ingin diajukan kepada anggota dewan, salah satunya sikap keberatan atas kebijakan kaltim steril ataupun PPKM berskala mikro jika tetap dilakukan pada sabtu minggu ini karena menurutnya para pedagang pasar merasa sangat dirugikan “Sabtu minggu banyak keluhan terutama pedagang sayur dari lamaru kemarin  sampai hancur barangnya karena tiba-tiba tutup pasar, Pemulihan ekonomi harus seimbang,parallel karena itu amanat dari undang-undang presiden no 82 tahun 2020 waktu dibubarkannya gugus tugas, kan sekarang dibentuk KPCM itu, kami tidak mau semena-mena dibuka pasar tidak dikontrol protokol kesehatan secara ketat. Kami sangat dirugikan dengan penutupan pasar ini, UMKM ini sangat dirugikan.”, Ujarnya.

Setelah mendatangi kantor DPRD Pihaknya akan melanjutkan tuntutan ke Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi “Kami mohon kepada bapak walikota untuk mengkaji ini kalau bikin kebijakan harus komperehensif dan legal, kami mau menghadap wali kota menunjukkan surat keberatan kami, mudah-mudahan ditanggapi”, Harapnya.

Kadatangan puluhan pedagang pasar yang berkerumun membuat ketua komisi II DPRD Kota Balikpapan H. Hariz hanya mengizinkan 3 perwakilan saja untuk memasuki ruangan rapat dan berdiskusi terkait polemic kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan pedagang pasar tradisional “Kami merangkul semua aspirasi mereka, terutama di hari sabtu dan minggu yang mengalami kerugian ada 12 pasar di kota Balikpapan, kami minta pemerintah mengevaluasi kebijakan ini”, Ucapnya.

Politisasi partai PDIP Perjuangan ini meminta kepada Pemerintah Kota untuk dapat menginformasikan keputusan kebijakan jauh hari agar masyarakat khususnya pedagang pasar tradisional dapat mengerti dan memahami jika nantinya penutupan akan kembali diterapkan ataupun tidak “Kalau ada kebijakan mohon diinformasikan jangan hari ini dinfo besok berlaku, iini yang terjadi di PKL,mereka bikin menyurat kami menolak, karena kami tidak bisa memberikan jawaban karena itu keputusannya wali kota”, Katanya.

Sikap dari Komisi II DPRD Kota Balikpapan akan meminta APPTB untuk membuat surat pengajuan RDP dan berharap pemkot meniadakan penutupan sabtu minggu “hari ini saya menghadap ketua DPRD minta pak wali kota mengumumkan apakah berlaku di sabtu minggu atau tidak. menyurat dulu nanti kita akan memanggil RDP harus melalui ketua DPRD”, Jelas H. Hariz. (dy/rb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!