BALIKPAPANUPDATE – Berdasarkan keputusan KPU RI, DPRD RI Komisi II, Bawaslu, Pemerintah dan Mendagri maka diputuskan pilkada 2020 digelar pada 9 desember 2020 mendatang, adapun tahapannya sudah dapat dimulai pada senin 15 juni 2020 dengan memperhatikan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, penyerdiaan hand sanitizer, pemakaian sarung tangan, hingga rapid test sebagai langkah deteksi awal yang semuanya dibebankan pada membengkaknya anggaran ditambah kurangnya dana adhoc “sekarang ini kita dihadapkan pada 2 tanggungan protokol kesehatan dan kurangnya dana adhoc sehingga optimalisasi perlu dilakukan” jelas Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha dalam konferensi pers sabtu siang (13/06). KPU Kota Balikpapan saat ini telah melakukan penghematan anggaran sebesar Rp 6 Miliar dari total anggaran pilkada sebesar Rp 52,9 Miliar yaitu dengan memangkas kegiatan sosialisasi maupun yang melibatkan banyak massa karena adanya pelarangan berkumpul di masa pandemic covid-19 ini. Namun dari Rp 6 Miliar ini nantinya akan dialokasikan untuk kenaikan honor PPK, KPPS, PPS dan PPDP setelah terbitnya SK menteri keuangan yang baru “Jadi nanti akan ada kenaikan honor untuk penyelenggara pilkada berdasarkan SK Menkeu Nomor 118”, lanjutnya
Sedangkan untuk biaya protokol kesehatan KPU Balikpapan membutuhan anggaran Rp 8 Miliar lagi, yang kini masih diajukan melalui pemkot ke pemerintah pusat. Adapun anggaran yang dibutuhkan ini meliputi alat pelindung diri atau APD untuk penyelenggara pilkada dan pemilih. Noor Thoha mengungkapkan bahwa saat ini pemkot kota Balikpapan sudah tidak sanggup lagi untuk membiayai karena kondisi keuangan “KPU Kota Balikpapan sebenarnya sudah mengajukan anggaran ke pemkot, namun ditolak karena anggaran daerah minim disebabkan turunnya PAD 50 persen dan anggaran difokuskan untuk gugus tugas penanganan covid-19 di kota Balikpapan”, tambahnya. KPU Kota Balikpapan pun mengambil langkah 3 skenario pembiayaan protokol kesehatan,yang pertama optimalisasi anggaran, kedua pengajuan lewat APBD, ketiga pengajuan lewat APBN “optimalisasi anggaran ini seperti biaya penyelenggaraan sosialisasi yang dipangkas, dengan lebih banyak mengarah ke media daring, karena pengajuan APBD sepertinya sulit karena minimnya dana pemkot maka langkah pengajuan pembiayaan melalui APBN yang kita ajukan sebesar Rp 8 Miliar”, Tutur Thoha. (ad/bu)