BALIKPAPAN UPDATE – Kunjungan kerja DPRD kabupaten Blitar ke gedung DPRD kota Balikpapan selasa siang (19/3) disambut baik ketua komisi I DPRD Kota Balikpapan Faisal Tola. Ketua DPRD kabupaten Blitar Said Noviandi dalam kunjungan kerjanya kali ini membawa 3 komisi yakni bidang kesehatan, pembangunan dan perizinan. Said novandi menanyakan kepada faisal tola terkait pelayanan BPJS kesehatan yang ditanggung sepenuhnya oleh Pemkot Blitar, “Perlu dikembankan dan ditata ditempat kami barangkali bisa kami bawa dari sini adalah kesehatan yang terkait dengan BPJS kesehatan terutama itu”. Kata said dihadapan awak media B-update. Untuk diketahui pemerintah kabupaten blitar saat ini ingin mengikuti jejak pemkot blitar yang sejak awal tahun 2019 menanggung premi BPJS kesehatan untuk warga miskin dan kurang mampu dengan alokasi anggaran sekitar Rp 19,8 Miliar.
Kebijakan BPJS Kesehatan gratis yang dilakukan Pemkot Blitar ini mengacu instruksi presiden, dimana pemerintah daerah harus bisa memenuhi kebutuhan BPJS untuk semua warganya “Warga tidak perlu repot membayar iuran BPJS kesehatan karena sudah ditanggung pemkab Blitar” jelas said. Meskipun saat ini said mengaku bahwa anggaran yang dimiliki pemkab blitar saat ini masih kurang sedikit untuk membayar premi warganya yang dicover “Terkait pelayanan BPJS kesehatan, anggaran kami kurang yang diklaimkan oleh pemerintah daerah masih aja kekurangan sedikit”, lanjutnya
Dikarenakan anggaran untuk membayar premi BPJS kesehatan terus naik berkali-kali lipat membuat pemkab Blitar menanyakan kebijakan tersebut kepada DPRD kota Balikpapan. Faisal Tola menjawab bahwa di Kota Balikpapan saat ini tidak ada kebijakan BPJS Kesehatan gratis “Dia baru bertanya ke kita bahwa apakah disini ada BPJS gratis, di Balikpapan gak ada BPJS gratis, karena setahu saya tidak ada BPJS itu gratis minimal BPJS dibayarkan perorangan atau dibayarkan perusahaan”.tutur ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan.
Faisal Tola juga tidak bisa menjawab lebih panjang lebar karena untuk masalah kesejahteraan masyarakat yang menangani adalah komisi IV “Saya secara komisi I tidak masuk disitu karena masuknya di komisi IV bidang kesejahteraan masyarakat ibu mike kalo saya produk undang-undang payung hukumnya, dan belum ada kebijakan kesana” lanjutnya.
Dalam kunjungan kerjanya Said novandi ingin belajar lebih banyak tentang pelayanan BPJS kesehatan khususnya penyakit apa saja yang ditanggung “Yang kami tanyakan item yang tidak di cover BPJS, misalnya penyakit tertentu”, terang Said. Meski baru menjabat 6 hari sebagai ketua DPRD kabupaten Blitar, Said merasa optimis dengan program BPJS gratis tersebut “Jadi BPJS di blitar ditanggung pemkab. Untuk jumlah pasti belum tau karena baru menjabat 6 hari ketua DPRD kabupaten Blitar” jelasnya. (ad/bu)